May 13, 2021

Vonis KPPU Terhadap Grab Dinilai Menggalakkan Ketidakpastian Hukum Berusaha

Vonis KPPU Terhadap Grab Dinilai Menggalakkan Ketidakpastian Hukum Berusaha

Jakarta, Akuratnews. com – Syarat negara maju ekonominya adalah kepastian hukum dalam mencari jalan. Dengan kepastian hukum, investor terseret menanamkan modal.

Pengusaha pun dapat menyusun rencana usaha, dan para pekerja dapat mencari nafkah dengan tenang dan terpacu buat berprestasi. Sebaliknya, kepastian hukum yang buruk membuat investor hengkang serta usaha menggulirkan roda perekonomian mau terganggu.

Terkait kepastian hukum ini, pakar ekonomi sejak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Rizal E. Halim mengkaitkan putusan Komisi Pengawas Perlombaan Usaha (KPPU) yang memutuskan Grab bersalah dalam dugaan diskriminasi, berpotensi meningkatkan ketidakpastian hukum dalam berusaha.

“Untuk mendorong efisiensi industri dan mendorong kinerja perusahaan, maka dalam siklus hidup pabrik selalu dihadirkan upaya untuk menamsilkan motivasi personil (SDM) dalam suatu perusahaan. Hal ini tentunya benar jelas pada industri jasa. Metode pengelolaan motivasi ini biasa dikaitkan dengan reward system. Termasuk kongsi seperti Grab sebagai perusahaan teknologi yang telah menyiapkan sistem tata motivasi dan penilaian berbasis kinerja yang transparan, ” beber Rizal di Jakarta, Selasa (7/7).

Rizal melanjutkan, jika kompetisi berprestasi dinilai sebagai diskriminasi, maka yang terjadi adalah demotivasi dan semakin sulitnya menumbuhkan daya bertentangan usaha yang berimbas pada gaya saing nasional secara lebih umum.

Perusahaan pun bakal enggan membuat program-program sejenis yang sejatinya bertujuan meningkatkan pelayanan serta memberikan layanan superior kepada konsumen.

Sebelumnya, KPPU membuktikan bersalah PT Solusi Transportasi Nusantara (Grab Indonesia) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) atas terkaan diskriminasi terhadap mitra pengemudi mandirinya.

Dikatakan KPPU, Grab telah memberikan order prioritas kepada mitra pengemudi GrabCar yang berada di bawah naungan TPI. Akibatnya, Grab dinilai telah melakukan pertandingan usaha tidak sehat terhadap mitra mandiri selain TPI.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa kaidah Grab Indonesia, Hotman Paris Hutapea, menyatakan, putusan tersebut merupakan ikutan buruk bagi citra dunia cara Indonesia di mata internasional.

Kembali pada Rizal, dia memaparkan, Bank Dunia setiap tarikh mengeluarkan laporan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) yang mencitrakan peringkat negara-negara dalam kemudahan berusaha.

Dalam laporan berjudul Doing Business 2020, Bank Dunia mencatat Indonesia sudah melakukan perbaikan sehingga skornya naik 1, 64 poin menjadi 67, 69. Namun, peringkatnya tetap sama dengan tarikh lalu, di urutan ke-73.

“Salah satu yang terus disoroti dalam laporan ini ialah kepastian hukum dalam berusaha. Era ini Indonesia berada di status 73. Jangan sampai putusan KPPU akan memperburuk posisi Indonesia di dalam hal kepastian hukum dalam berusaha, ” papar Rizal.

Sementara, lanjutnya, Presiden Jokowi acap mengingatkan Kementerian dan Lembaga untuk terus mendorong iklim usaha di Indonesia yang salah satunya adalah menghadirkan kepastian hukum dalam mencari jalan.

“Seyogyanya apa yang diputuskan KPPU perlu tidak cuma menghadirkan situasi persaingan yang sehat tetapi juga mengedepankan efisiensi industri khususnya dalam memberikan layanan superior bagi konsumen dan masyarakat. & bukan sebaliknya hal ini berpotensi menghadirkan ketidakpastian hukum dan menekan iklim usaha secara lebih besar, ” harap Rizal.

Menanggapi putusan tersebut, Grab menyatakan menyesalkan putusan KPPU karena adanya argumentasi dan pembuktian yang kuat dari Grab dan didukung saksi dan ahli yang dihadirkan di persidangan.

Menurut Grab, sistem pemesanan bersifat adil serta murni berdasarkan kinerja dan prestasi. Grab memiliki berbagai program manfaat untuk memberikan penghargaan kepada semua mitra pengemudi yang memenuhi sarana dan mendapat penilaian tinggi daripada konsumen secara konsisten.

Seperti diketahui, atas putusan KPPU itu, Grab mengajukan banding.