May 13, 2021

Terobosan Baru Rezim: UU Tapera pada Masa Pandemi

Terobosan Baru Rezim: UU Tapera pada Masa Pandemi

Akuratnews. com – Kurang demi sedikit, lama-lama menjadi tanah. Itulah gambaran kondisi masyarakat era ini. Selalu akan ada iuran kenaikan di berbagai kesempatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Satu menetapkan satu bermunculan kebijakan dan preskripsi baru yang ditetapkan berupa tanggung iuran yang kian membengkak menjadi masalah baru di masa pandemi ini.

Belumlah usai kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan kelompok akan wabah Covid-19 yang membuahkan berbagai dampak keterpurukan yang menghantam masyarakat, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, keamanan dan sosialnya. Malah, kembali penguasa nengeluarkan aturan terbaru yang disebut Tapera.

Tabungan Perumahan Rakyat atau dengan disingkat dengan Tapera ini ialah amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Tapera dibentuk untuk tujuan membantu pembiayaan perumahan bagi para-para pekerja.

Disebutkan bahwa Presiden telah meneken Peraturan Negeri (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, pada 20 Mei lalu. Pekerja yang pertama kali diwajibkan menjelma peserta Tapera adalah aparatur biasa negara ( ASN) atau pegawai negeri sipil ( PNS). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, ASN eks peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS) dan ASN baru diwajibkan mulai membayar iuran Januari 2021 (Kompas. com, 7/6/2020).

Masyarakat banyak yang merasa dikejutkan dengan aturan ini. Alih-alih negeri fokus pada penanganan wabah covid-19 beserta solusi jaring sosial pengamannya, saat ini malah memberikan kewajiban berkelanjutan pada rakyat. Tak cuma pemotongan langsung iuran Tapera bagi ASN, fasilitas publik pun sudah banyak menyengsarakan rakyat seperti dakwaan PLN yang melonjak, kenaikan iuran BPJS, kritis ketahanan pangan, PHK masif, bahkan hingga Pengesahan UNDANG-UNDANG Minerba yang notabene hanya berpihak pada korporasi besar.

Pemotongan iuran 2, 5 persen untuk Tapera di saat kedudukan belum stabil seperti ini, terang membuat rakyat semakin sengsara. Barangkali pertimbangan apa yang dibuat seorang pemimpin negara untuk menarik iuran baru saat pandemi masih nengintai keselamatan rakyat.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa sistem demokrasi telah banyak menelan korban kaum saat penguasa menggunakan cara tersebut untuk memgatur urusan negara meniti sistem kapitalisnya. Sistem demokrasi yang diterapkan hari ini, seakan ingin menunjukkan secara jelas sebagai bahan kegagalan penguasa mengatur kehidupan negeri dan umat manusia. Kepentingan sapa yang didahulukan itulah fokus itu, dan yang pasti bukan kesejahteraan rakyat.

Sekalipun Tapera dikatakan sebagai dana jangka panjang, dengan jaminan dana cair sesudah masa pensiun tiba, tetap selalu program ini sangat tidak benar bagi kondisi rakyat. Padahal 2, 5 persen bagi pekerja ASN yang hanya mampu mencukupi keinginan hidupnya, mau tidak mau, itu harus mengeluarkan dana tersebut karena dipotong langsung dari gaji meteka setiap bulannya. Selaras yang disampaikan oleh Konfederasi Persatuan Buruh Nusantara (KPBI) menolak kebijakan tersebut, sebab dinilai tidak memberi kebermanfaatan bagi rakyat dalam jangka panjang, tetapi justru sebaliknya akan menciptakan kasus baru, yang pada ujung kaum hanya menjadi obyek penderita (Strategi. co. id, 4/6/2020).

Kurangnya perhatian dan empati penguasa pada kondisi perekonomian rakyat periode pandemi menjadi bukti bagaimana kepala mengatur negaranya hanya berdasar hitung-hitungan ekonomi semata. Seakan tak ada power dalam mengatur kebijakan dengan sensitif ataupun krusial yang sepantasnya menjadi peran seorang pemimpin. Dengan ada dia hanya berfungsi jadi tameng para penguasa negeri sesungguhnya.
Banyak tokoh dan pengamat politik menyayangkan ketetapan pemungutan iuran Tapera. Pada masa sulit kaya saat ini, negara semestinya lebih banyak memberikan uluran tangan untuk memudahkan kehidupan rakyat, bukan sebaliknya.

Sistem pemalakan ala demokrasi kapitalis sudah tidak agak-agak lagi dijadikan rujukan penyelesaian persoalan negara. Sebaliknya, sistem Islam betul memenuhi syarat sebagai solusi permasalahan umat yang dihadapi. Lantas kok Islam tidak memberikan solusinya buat mengatasi petsoalan negara ini?

Mudah saja bagi Islam, ketika sistem Islam ditegakkan dengan sempurna, terbentuklah satu institusi dengan mampu menggerakkan roda pemerintahan secara landasan syariat. Akan hadir seorang pemimpin dengan pemenuhan karakter cemerlang dalam sosoknya. Satu persatu kasus umat akan diatasi. Setiap kasus memiliki solusi dengan landasan norma syariat yang tidak dapat diperdebatkan, yaitu AlQuran dan Assunah.

Sejatinya, Rasulullah saw & para khulafur rasyidin di periode Daulah Islam telah menunjukkan sosok-sosok pemimpin umat yang menjaga & mengurus rakyatnya dengan amanah. Bahkan negara pun menjadi fokus mengindahkan Rasulullah dan para khalifah menetapkan melindungi dari kedzaliman dan kelakuan licik negara lain.

Karena jelas, dimasa Daulah Agama islam kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal adalah kewajiban utama yang kudu dipenuhi oleh sang khalifah. Menyampaikan jaminan perlindungan kepada rakyat terpaut tempat tinggal, kesehatan, dan kesejahteraan. Perumahan adalah kebutuhan dasar ysng menjadi tanggung jawab negara. Jadi untuk memenuhinya bukan dengan mengutip iuran dari rakyat, seperti kutipan tapera.

Tinta aurum telah menorehkan bukti-bukti kehebatan Islam dalam mensejahtetakan dan memakmurkan rakyatnya. Menjaga negaranya demi persatuan seluruh umat manusia dalam naungan Daulah Islamiah.

Saatnya umat bangkit dari keterpurukan. Mencampakkan pola kufur yang telah lama mengambil rakyat kecil. Meniadakan korporat raksasa dan pemikir kapitalis rusak perlu memenuhi nafsu dunia semata. Kembalikan kepada fitrah sang pencipta yaitu Islam rahmatan lil alaamiin. Wallahu a’lam bishawab.

*Tulisan ini adalah kiriman dibanding Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjelma tanggung jawab penulis.
Post oleh Data HK