May 13, 2021

Tender Janggal, Program Kartu Pra Kerja Dilaporkan ke Kejagung

Tender Janggal, Program Kartu Pra Kerja Dilaporkan ke Kejagung

Jakarta, Akuratnews. com – Dinilai janggal alias tidak sesuai dalam proses penunjukkan di tender, Tim Pusat Advokasi Kaidah dan Konstitusi melaporkan proyek kalender Kartu Pra Kerja ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Di dalam pelaporan ini, yang dilaporkan terpaut penunjukkan delapan mitra proyek itu. Mereka menilai penunjukkan tidak bertemu ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Logistik Barang dan Jasa yakni kudu melalui skema tender maupun lelang.

“Memohon kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas Rencana Program Kartu Prakerja dari mulai pengadaannya, penunjukannya, penentuan Delapan Mitra Program Kartu Pra Kerja, maupun penandatangannya, ” ujar siaran pers Tim Pusat Advokasi Hukum serta Konstitusi, Selasa (30/6).

Dalam rilis ini juga dikenal memohon kepada Kejaksaan Agung MENODAI untuk melakukan audit secara kelengkapan dan terpadu terhadap Delapan Pacar Program Kartu Pra Kerja, terutama menyangkut dasar penentuan harga layanan platform digital pelatihan dalam kalender Kartu Pra Kerja.

“Perlu diteliti secara seksama terkait adanya Mark Up atau tidak. Sebab, di platform yang bertentangan pelatihan serupa dapat ditemui dengan gratis, ” lanjut siaran pers ini.

Kejagung juga diminta untuk melakukan pencarian objek dan keterangan secara mendalam terkait penggunaan anggaran program Kartu Pra Kerja dan pertanggungjawabannya.

Menurut Tim Pusat Advokasi, bersandarkan Undang-Undang tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Perbendaharaan Negara, terkait kebesaran yang berasal dari APBN itu ibarat air yang dibuka kerannya mengalir kemanapun disebut sebagai Uang Negara. Oleh sebab itu, pada setiap mitra Program Kartu Pra Kerja wajib bertanggungjawab di hadapan umum terkait akuntabilitas dan transparansi.

“Memohon kepada Kejagung buat menelusuri pejabat negara atau pemangku pemerintahan ataupun mantan staf istimewa sebagai bagian pengurus atau direksi atau komisaris dari salah kepala mitra program Kartu Pra Kegiatan. Sebab, hal demikian merupakan ‘konflik kepentingan’ sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Tadbir, ” tulis pernyataan Tim Sentral Advokasi Hukum dan Konstitusi sedang.

Tim Pusat Pembelaan Hukum dan Konstitusi adalah sebanyak advokat dan asisten advokat lantaran kantor hukum Lembaga Bantuan Patokan (LBH) Pusat Advokasi Hukum & Konstitusi (Pasti) ini terdiri berasaskan Devid Oktanto, Fathan Ali M, Hendy Pratama, Mendy Uthama, Sandy Aji, dan M Arham Daeng Tojeng S. H.

Mereka mendapatkan surat kuasa lantaran dua orang bernama Lucky Nugraha dan Furkon untuk melaporkan peristiwa program Kartu Pra Kerja ke Kejagung.