October 22, 2021

SPJ Tidak Ada, Ternyata Bekas Kades Ngaban Sidoarjo Manipulasi Dana APBDes

AKURATNEWS – Irfan Nurido (53), mantan Kepala Desa Ngaban Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo, diduga korupsi dana APBDes senilai Rp. 174. 638. 235. Terungkapnya kasus korupsi dengan dilakukan Kades tersebut buatan dari penyelidikan Satreskrim Polresta Sidoarjo.

Penyalahgunaan tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Kades Irfan Nurido tersebut pada tarikh 2017. Saat itu APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) senilai Rp. 1. 978. 821. 121, yang dimanfaatkan untuk pendanaan pembangunan dan pemberdayaan desa Ngaban.

“Terungkapnya tindak kejahatan korupsi yang dilakukan Kades tersebut setelah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara”, ungkap Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro pada wartawan, Jumat (1/10/2021).

Selain tersebut, dalam audit tersebut pihak Satreskrim Polresta Sidoarjo bekerjasama dengan tim dari ITS dan Pemkab Sidoarjo, buat mengetahui pengunaan dana yang akan digunakan di dua bidang pembangunan dan pemberdayaan desa tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Kusumo, bahwa penggunaan anggaran tersangka Irfan Nurido, tidak membabitkan bendahara desa maupun TPKD (Tim Pelaksana Kegiatan Desa).

Sehingga pada penggunaan anggarannya tidak dilengkapi dengan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban). Dua bidang dengan tidak dilengkapi SPJ itu adalah bidang pembangunan kampung yang meliputi 12 item pembangunan fisik di dukuh. Serta bidang pemberdayaan bangsa yang meliputi pembayaran honor tenaga pengajar TPQ & honor pengelolah sampah.

Sementara didapati kesusahan Negara akibat perbuatan tersangka adalah senilai Rp. 174. 638. 235.

Dari pengakuan tersangka, ia melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi maupun memperkaya muncul sendiri.

“Sejumlah barang bukti dari buatan tindak pidana korupsi itu, berupa 45 kwitansi pembalasan honor pengajar TPQ dan honor pengangkut sampah, lalu tiga bendel peraturan Desa Ngaban, serta 23 lembar fotocopy legalisir cek tunai”, terang Kombespol Kusumo.

Kemudian, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan UU MENODAI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi.

“Tersangka terancam hukuman pidana seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan menyesatkan lama 20 Tahun, ” pungkasnya. ***