August 5, 2021

Segera Lacak dan Kejar Aset Hasil Tindak Pidana di Swiss

Segera Lacak dan Kejar Aset Hasil Tindak Pidana di Swiss

Jakarta, Akuratnews. com berantakan Pemerintah memulai modus pengumpulan data dan pelacakan kekayaan hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss.

Kejadian tersebut disampaikan Menteri Hukum & HAM (Menkumham) Yasonna Laoly usai DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Jarang Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss untuk menjadi UU dalam wasit paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7).

“Langkah selanjutnya tentu kami akan membentuk tim dan duduk bersama-sama dengan Bareskrim, Kejaksaan, KPK, serta Departemen Luar Negeri untuk melakukan asset tracing (pelacakan aset, red. ), ” kata Yasonna usai sesi paripurna.

“Kita serupa nantinya akan bekerja sama dengan pihak Swiss untuk membuka & meminta data-data yang ada. Dengan dasar hukum ini, kita telah melakukan hal tersebut, ” imbuhnya.

Yasonna juga menguatkan aset hasil tindak pidana dengan disimpan di Swiss sebelum UNDANG-UNDANG tentang Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Hukum Timbal Balik dalam Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss resmi tetap bisa dilacak dan disita oleh negara.

“Bagusnya, UU ini bersifat retroaktif. Jadi, seluruh kejahatan fiskal, pencucian kekayaan, atau apa saja yang terjadi sebelum perjanjian ini bisa tetap kita lacak, ” tutur Yasonna.

Yasonna juga memberikan bahwa pemerintah terus mencoba menjalin perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA) serupa dengan negara-negara lain sebagai upaya pemberantasan tindak pidana transnasional.

“UU kali ini kan istimewa antara Swiss dengan Indonesia. Sebelumnya, kita juga sudah mengikat konvensi Bantuan Hukum Timbal Balik dengan Rusia, Iran, dan sejumlah negeri lain, ” ucap Yasonna.

“Kita akan teruskan hal ini. Misalnya dengan Serbia, meskipun belum ada perjanjian ekstradisi & MLA, tetapi Serbia sudah mengajukan draft dan akan kita telaah tahun depan setelah pandemi Covid-19 ini berakhir, ” imbuhnya sedang.

Adapun UU yang mengatur tentang MLA dengan Swiss ini merupakan buah dari upaya panjang yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pembicaraan dirintis pada 2007 zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersemuka Presiden Konfederasi Swiss Micheline Calmy-Rey di Istana Negara, Jakarta.

Ketika itu, Calmy-Rey mengabulkan dengan ide pemerintah Indonesia serta Swiss yang bekerja sama mengembalikan aset koruptor di negara tersebut.

Pembicaraan kembali dilakukan pada 2010 saat Presiden Pakta Swiss Doris Leuthard berkunjung ke Indonesia, namun lantas redup kelanjutan berbagai hambatan, termasuk teknis pengembalian aset dan ketatnya aturan perbankan di Swiss.

Permufakatan kembali hidup di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan permufakatan pertama pun digelar pada 28-30 April 2015 di Bali.

Delegasi Indonesia kala tersebut diketuai Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat yang kini menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar. Perut tahun berikutnya, tepatnya pada 30-31 Agustus 2017, digelar perundingan ke-2 di Bern, Swiss.

Barulah pada 4 Februari 2019 Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter mengesahkan perjanjian MLA Indonesia-Swiss dalam pertemuan di Bernerhof, Bern, Swiss.

Saat membacakan pendapat simpulan Presiden atas RUU tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Imbang Balik Dalam Masalah Pidana Antara Indonesia dan Swiss pada Konvensi Paripurna DPR, Yasonna menyebut pengesahan RUU itu menjadi UU bakal meningkatkan efektivitas kerja sama pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana fiskal.

“Perjanjian ini pula memuat fitur-fitur penting yang pantas dengan tren kebutuhan penegakan lembaga sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan dan permasalahan tindak pidana yang dihadapi kedua negara, ” katanya.

“Penyelesaian kasus tindak pidana transnasional ini tidak mudah. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana dalam nasional negara. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional memerlukan kerja pas bilaterlal dan multilateral, khususnya dalam bidang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan, ” ujar Yasonna.

Semoga setelah disahkan maka UU, upaya pengejaran aset hasil tindak pidana yang disimpan pada Swiss ini nyata adanya.