August 3, 2021

Rembesan Anggaran KPU Pandeglang Diduga Bermasalah, BPK dan BPKP Diminta Segera Lakukan Audit!

AKURATNEWS – Penulis Jenderal Komunitas Nasional Pemuda Independen (KNPI) Plat Abang, Iding Gunadi mendesak Pranata Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dan Awak Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten, buat segera melakukan audit terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang.

Desakan itu disampaikan KNPI Plat Merah, terkait adanya serapan anggaran Pemilihan Besar Daerah (Pilkada) Kabupaten Pandeglang tahun 2020 dan mas rewad (imbalan) dari pihak Bank Jawa Barat serta Banten (BJB) pada KPU Pandeglang atas penyimpanan biaya hibah sebesar Rp. 68, 2 Miliar, yang diduga janggal, tidak transparan dan terindikasi bermasalah.

“Jelas, dalam hal tersebut kami meminta agar BPK dan BPKP Banten segera melakukan audit pada KPU Pandeglang. Pertama soal serapan anggaran Pilkada tahun 2020 yang tidak efisien. Ke-2, soal adanya pemberian reward (imbalan) dari Bank BJB pada KPU yang datang saat ini kami poin tidak jelas. ” kata Iding, saat berbincang secara wartawan, Rabu (30/06) pada Warung Kopi, Jl. Bama, kecamatan Pagelaran, Pandeglang.

Diketahui sebelumnya, KNPI Plat Merah, Selasa (29/06) kemarin, melakukan audiensi secara KPU Pandeglang. Pada audiensi itu, pihak KPU berat membuka nota perjanjian kerjasama antara pihak Bank BJB dengan KPU Pandeglang.

“Kemudian KPU tunggal enggan membukan nota perjanjiannya ke publik. Padahal itu adalah APBD yang harus diketahui publik. Itu kekayaan rakyat, ” jelas Iding.

Sementara tersebut, Ketua Divisi Data dan Informasi (Dating) KPU Kabupaten Pandeglang, Ahmad Munawar dengan terpisah mengatakan bahwa, pihaknya tak menampik soal adanya anggaran KPU Pandeglang pada Pilkada yang tidak terserap itu.

Munawar menjelaskan bahwa, dari jumlah anggaran Pilkada Pandeglang 2020 yang bersumber dari Taksiran Pembangunan dan Belanja Kawasan (APBD) itu, sebesar Rp. 2, 6 Miliar tak terserap. Adapun sisa perkiraan tersebut, jelas Munawar, sudah dilaporkan ke Bupati Pandeglang.

“Jadi untuk anggarannya itu sebesar Rp. 68, 2 Miliar. Kemudian, dari anggaran itu dengan kita serap sebesar Rp. 65, 8 Miliar. Oleh sebab itu betul ada sisa perkiraan, itu sekitar Rp. dua, 6 Miliar. ” nyata Munawar saat menerima audiensi KNPI Plat Merah, Selasa (29/06) kemarin, di dewan KPU Pandeglang, Jl. Perkantoran Cikupa, Kecamatan Pandeglang.

“Adapun untuk tingkatan penggunaan anggaran ini sudah kita laporkan ke Tumenggung Pandeglang, itu juga telah di kawal juga oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) yah, ” pungkas Munawar.

Tidak Bakal Buka Perjanjian Kerjasama

Tidak hanya itu, dalam audiensi secara KPU Pandeglang itu, KNPI Plat Merah juga mempertanyakan soal beauty contes (seleksi) KPU memilih Bank BJB sebagai mitra, serta besaran pemberian reward (imbalan) yang diberikan pihak Bank BJB pada KPU Pandeglang, dalam penyimpanan anggaran hibah KPU Pandeglang, sebesar Rp. 68, 2 Miliar itu.

Menjawab pertanyaan tersebut, Sekretaris KPU Pandeglang, Dina Kurnia Sari mengatakan kalau, pihak Bank menawarkan buatan, dan KPU juga membuka seleksi secara terbuka.

Namun demikian, Dina menjelaskan bahwa, dalam metode perjanjian seleksi dengan pihak Bank BJB, KPU Pandeglang hanya menerima barang.

“Ka terima itu barang, karena kalau wujud uang itu tidak bisa. Contohnya seperti Meja, Jinjing. Jadi yang kita laksanakan itu bukan dalam bentuk nominal. Karena anggaran kami itu bentuknya barang. ” katanya.

Selain itu, KPU Pandeglang selalu tidak mau membuka bon perjanjian kerjasama dengan pihak Bank BJB tersebut. Dina menegaskan bahwa, perjanjian dengan dibuat KPU dengan bagian Bank terkait, sengaja tidak dipublis, karena penjanjian tertutup.

“Jadi daripada pihak Bank, itu menganjurkan dana insentif yang mengendap itu untuk di konversikan dalam bentuk barang. Konvensi itu kami buat dengan pihak Bank. Ini tidak boleh di publis yah, karena ini perjanjian tertutup. Karena ini adalah konvensi kami (KPU) dengan bagian Bank, jadi dalam opsi itu dilaksanakan secara mati. ” tegas Dina.