September 21, 2021

Presiden Jokowi Sebut Hasil TWK Tak Jadi Ukuran Berhentikan 75 Anggota KPK

AKURATNEWS semrawut Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon kontroversi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia berpandangan hasil tes tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK yang tak lolos tes.

Presiden Jokowi menuturkan, KPK harus memiliki sumber gaya manusia (SDM) terbaik serta berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi periode untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

“Hasil tes wawasan kebangsan hendaknya menjadi langkah-langkah pembaruan KPK, baik terhadap individu maupun institusi dan tak serta merta menjadi pokok pemberhentian pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos, ” kata Jokowi, Senin (17/5).

Kalau dianggap ada kekurangan, Presiden Jokowi berpendapat masih ada jalan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kewarganegaraan nasional, dan perlu segera dikerjakan langkah-langkah perbaikan untuk kelas individual maupun organisasi.

Jokowi pun menodong pimpinan KPK, Kemenpan-RB, & BKN untuk mengikuti masukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian Undang-undang Bagian 19/2019 terkait proses pemberian status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh mudarat hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

“Saya minta pada para pihak terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan juga kepala BKN untuk merancang tindak sendat bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan sebetulnya, ” ujarnya.

TWK pegawai KPK menjelma polemik setelah terdapat 75 orang tidak lolos. Beberapa merupakan penyidik yang sedang menangani kasus-kasus korupsi besar.

Sebelumnya, arahan KPK mengeluarkan Surat Kesimpulan Nomor 652 Tahun 2021 tertanggal 7 Mei 2021 mengenai hasil TWK tersebut. SK berisikan empat poin. Pertama, menetapkan nama-nama personel yang tersebut dalam tambahan surat keputusan ini tak memenuhi syarat dalam bentuk pengalihan pegawai KPK menjelma ASN. Kedua, memerintahkan pada pegawai sebagaimana dimaksud di diktum kesatu agar menganjurkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran keputusan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan andaikata di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembaruan sebagaimana mestinya.