August 3, 2021

PKS: Pemerintah Lamban Soal Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

PKS: Pemerintah Lamban Soal Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Jakarta, Akuratnews. com – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto kritik sikap lengah Pemerintah soal program pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Real saat ini, Indonesia memerlukan sumber energi alternatif yang lebih terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Data kementerian ESDM untuk Bauran Energi Primer EBT pada Semester 1, 2020 menyentuh sebesar 10, 77% dari target sebesar 13. 4%.
Medium pada tahun 2025, target sumbangan EBT sebesar 23% dari mutlak bauran energi nasional.

Mulyanto minta Pemerintah lebih betul-betul memikirkan kebijakan, strategi dan agenda pengembangan EBT dan segera membahasnya bersama DPR RI.

Mulyanto menjelaskan saat ini DPRI-RI tengah menyiapkan usul inisiatif RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT), yang merupakan RUU prioritas tahun 2020 untuk mendorong pengembangan EBT termasuk energi nuklir di tanah air, sebagai salah satu dari sumber energi baru.

Mulyanto menilai pemanfaatan nuklir sebagai gaya alternatif adalah opsi yang dikembangkan secara khusus untuk mendorong program diversifikasi energi dalam rangka meningkatkan kontribusi EBT dalam bauran energi nasional, yang telah ditetapkan di dalam Kebijakan Energi Nasional.

Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan sebab atau dari teknologi baru cara yang berasal dari sumber gaya terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan.

Sedangkan sumber Energi Terbarukan adalah Sumber Gaya yang dihasilkan dari Sumber Gaya Energi yang dapat diperbaharui & berkelanjutan.

Secara istimewa dalam RUU EBT ditegaskan, bahwa Sumber Energi Baru terdiri atas nuklir dan Sumber Energi Pertama lainnya. Sedangkan, nuklir yang dimaksud di sini adalah tenaga nuklir yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

“Sumber energi nuklir secara eksplisit disebut dalam draft RUU EBT sebagai sumber energi gres, mungkin dikarenakan potensi dan daya pembangkitnya yang besar dibandingkan secara sumber energi baru lainnya.

Meski Menteri ESDM di kesempatan Rapat Kerja dengan Persen VII DPR RI masih menyatakan PLTN adalah opsi terakhir, namun tidak sedikit anggota Komisi VII, khususnya dari daerah pemilihan Daerah Riau dan Kalimantan mengusulkan pada pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan PLTN sebagai sumber energi baru. Jadi kontribusi EBT dalam bauran energi nasional dapat mencapai target, ” jelas Doktor nuklir lulusan Tokyo Technology of Institute, Jepang, ini.

Mulyanto menambahkan RUU EBT yang tengah digodok DPR RI bertujuan untuk menjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional mengikuti memosisikan EBT yang menggantikan secara bertahap energi tak terbarukan. Secara demikian EBT dapat menjadi pangkal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia.

“Sekarang ini RUU EBT masih dalam tahap pengayaan substansial. Masih dalam tahap pangkal sekali.

Komisi VII berencana melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan berbagai bagian terkait, baik masyarakat profesi, industri, sekolah tinggi, dll.

Masyarakat sering mengkritik DPR, bahwa pendirian RUU di DPR kurang memperhatikan aspirasi mereka. Karenanya, kita tidak ingin mendapat tuduhan demikian, untuk itu RDP dengan berbagai pihak terkait dibuka seluas-luasnya, ” perkataan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pendirian.