September 21, 2021

PKS Minta Presiden Bentuk Perpres Lifting Minyak 1 Juta BPH

AKURATNEWS   berantakan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta Pemerintah meningkatkan target lifting minyak dalam tahun 2022. Kalau memang Pemerintah serius ingin melacak target 1 juta barel per hari (bph) dalam tahun 2030, paling tak target lifting minyak tarikh 2022 harus ada dalam rentang 705-725 ribu bph.

“Sampai pustaka target 1 juta bph akan terkejar kalau setiap tahun targetnya turun serta realisasinya juga tidak mencapai 100 persen. Seharusnya, pada setiap tahun targetnya meningkat & dengan realisasi yang indah. Kalau target tahunannya selalu terus turun, maka angka 1 juta bph tercapai pada waktu yang tak berhingga. Alias tidak tercapai, ” tukas Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini menghargai selama ini Pemerintah tidak serius merealisasikan target lifting minyak. Hal ini sanggup dilihat dari capaian lifting minyak yang terus mendarat setiap tahunnya.

“Anehnya cost recovery pada setiap tahun meningkat, padahal liftingnya terus turun. Semestinya bea itu berbanding lurus secara hasil. Bila tidak atau terbalik berarti bahwa cara tersebut semakin sehari, menjelma semakin tidak efisien, ” tambahnya.

Untuk diketahui dari Raker Upah VII DPR RI secara Menteri ESDM, 2/6/2021 bahwa realisasi lifting minyak tarikh 2020 sebesar 707 seperseribu bph, target lifting minyak tahun 2021 sebesar 705 ribu bph dan agenda target lifting minyak dalam tahun 2022 sebesar 686–726 ribu bph.

Sementara realisasi cost recovery pada tahun 2020 sejumlah 8. 12 (USD milyar) perkiraan realisasi pada tarikh 2021 sebesar 8. 52 (USD milyar), sedang sangkaan makro cost recovery buat tahun 2022 sebesar 8. 65 (USD milyar).

Selain itu Mulyanto mendesak Pemerintah untuk lebih serius meningkatkan ketahanan gaya nasional sekaligus menekan defisit transaksi berjalan dari zona migas melalui peningkatan lifting minyak ini.

Untuk itu perlu diperkuat kelembagaan SKK Migas, sama dengan keputusan Mahkamah Konstitusi; kemudian perlu kejelasan dasar target lifting 1 juta bph pada tahun 2030.

Mulyanto memperhitungkan tanpa dasar hukum yang kokoh penetapan target lifting minyak yang dibuat SKK Migas hanya mimpi & angan-angan, yang tidak mampu direalisasikan.

“Kalau dasar hukum target lifting minyak 1 juta bph ini tidak jelas, aku pesimis bisa direalisasikan. Buktinya, keseriusan Pemerintah untuk mendorong target lifting satu juta barel ini tidak terlihat, ” tegas Mulyanto.

Mulyanto mendesak Negeri mengeluarkan Perpres untuk menolong penetapan target lifting patra 1 juta bph tersebut. Agar komitmen atas target lifting minyak ini, tidak sekedar komitmen SKK Migas tetapi komitmen Pemerintah.

“Selama tidak ada Perpres maka bisa dibilang Pemerintah tidak serius melahirkan target lifting 1 juta bph ini, ” imbuh Mulyanto.

Isyarat lain ketidakseriusan Pemerintah mewujudkan target lifting adalah respons Pemerintah atas insentif dan stimulus hulu migas dengan diusulkan SKK Migas pada Pemerintah untuk mendorong kemampuan hulu migas mencapai tumpuan lifting tidak terlihat. Padahal ini sudah beberapa kali dibahas di Komisi VII DPR RI dan disetujui bersama.

“Sebenarnya pendapatan Negara dari daerah hulu migas, yang diperkirakan pada akhir tahun 2021 ini melebihi target, mampu dialokasikan sebagian untuk provokasi dan insentif sektor hulu migas tersebut, ” habis-habisan Mulyanto. ***