September 21, 2021

Perkara Tahapan Pilkades di Sinjai Molor, Aktivis Nilai BPD Masih ‘Mandul’

AKURATNEWS – Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pemberdayaan Asosiasi dan Desa (PMD) menetapkan tidak ada penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sinkron 2021 di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Hal itu terungkap sesudah Dinas PMD bersama Bayaran I DPRD Sinjai mempersiapkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan kemarin, terkait diskusi dugaan aktivis bahwa Dinas PMD ‘Tumpul’ dan BPD ‘Mandul’ tidak jalankan benar Undang-Undang.

Tidak adanya tanda-tanda akan dilaksanakannya tahapan Pilkades serentak 2021, meski tahapannya molor lantaran jadwal sebelumnya (Januari 2021-red), kembali menuai reaksi salah satu lembaga kontrol Sinjai.

Presidium LSM Sinjai Geram, Awaluddin Jujur menilai bahwa BPD ‘Mandul’ dan Dinas PMD ‘Mandul’ itu benar adanya, pokok pelaksanaan tahapan Pilkades ada pada BPD di dukuh, yang mana ketentuan cara tahapan semua dilaksanakan oleh BPD yaitu enam bulan sebelum berakhirnya masa posisi kepala desa, termasuk membuat panitia Pilkades, namun itu semua molor tanpa tanda formal yang jelas.

Kedua kata Awaluddin Adil, Dinas PMD ‘Tumpul’ karena tidak adanya sosialisasi Pilkades serentak, yang seyogyanya menyampaikan kepada tiap tempat akan berlangsungnya Pilkades. Masa tertunda, wajib disertai dengan formal dengan alasan riil, bukan malah menjadikan ‘Bola Liar’ yang tentu saja bermuara pada pelanggaran modus atau tidak berdasar aturan perundang-undangan.

“Jika ada kebijakan yang menetapkan penundaan, maka disitulah BPD menunda pelaksanaan tahapan berikutnya. Namun seperti hasil RDP di DPRD, tidak tersedia legalitas formal tentang penundaan, sehingga BPD seharusnya tentu melaksanakan tahapan demi tahapan sesuai dengan kewenangannya, tidak malah ‘Diam’ atau masih ‘Mandul’ dan terseret arus isu yang tidak sahih, ” tegasnya, Sabtu (29/5/2021).

Persoalannya saat ini, sambung Awaluddin Adil, adakah BPD yang konsisten melayani tahapan yang diamanahkan susunan perundang-undangan?.

“Nampaknya sampai hari ini, mereka lebih sibuk dengan pendirian opini publik dan tak malu disinggung ‘Mandul’, ” tutupnya.

Sekedar diketahui, polemik penundaan pengoperasian Pilkades pada 54 daerah di Kabupaten Sinjai masih menjadi perdebatan publik.

Dari rencana tingkatan Pilkades serentak dimulai Januari 2021, diundur pada Mei 2021, sesuai pernyataan Kadis PMD Sinjai, sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya. ***