May 13, 2021

Pembentukan Dewan Moneter Buat Sistem Moneter Indonesia Kembali Primitif

Pembentukan Dewan Moneter Buat Sistem Moneter Indonesia Kembali Primitif

Jakarta, Akuratnews. com – Usulan pendirian dewan moneter dalam revisi UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 1999 soal Bank Indonesia (BI) dipandang menghasilkan sistem moneter Indonesia kembali primitif.

Hal ini diungkapkan Direktur Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan. Tawaran dewan moneter tersebut dipandangnya membatalkan sistem moneter seperti pada kurun Orde Lama, yaitu berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan UU Pokok BI.

“Kita jadi primitif teristimewa. Ini akan menghancurkan sistem moneter Indonesia karena kebijakan moneter tersebut dipegang bukan ahli moneter, ” ujar Anthony dalam diskusi ‘Pembentukan Dewan Moneter: Skenario Merancang BI menjadi Kasir Pemerintah & Penalang Bank Bermasalah? ‘ yang digelar Forte via zoom meeting, Jumat (11/9).

Dalam revisi UU BI yang disampaikan Badan Legislatif (Baleg) DPR, Dewan Moneter terdiri dari menteri keuangan, satu orang menteri yang membidangi perekonomian, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Susunan anggota tersebut selaku dengan dewan moneter pada zaman Orde Lama dan Orde Gres. Namun, Anthony menilai, keberadaan Lembaga Moneter tersebut justru memperburuk perihal ekonomi saat itu.

Kondisi ini ditunjukkan dengan tingkat inflasi tinggi, yakni 31 tip pada 1973, 40 persen di 1974, 20 persen pada 1976, dan 19 persen pada 1975. Tren inflasi tinggi terus berlangsung hingga mencapai 58 persen di dalam 1998 saat krisis moneter berlaku.

“Struktur dewan moneter sudah hilang di 1999, berarti BI sudah menjadi profesional sejajar dengan bank sentral lainnya serta menurut best practice, bank pokok harus seperti ini. Kemudian pandemi Covid-19 datang, fiskal bangkrut akan tetapi yang diutak-atik adalah moneter diciptakan lagi dewan moneter. Ini kita kembali jadi primitif lagi, ” paparnya.

Di kesempatan yang cocok, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai, revisi UU BI tidak sesuai dengan aspirasi publik lantaran tidak mengubah kejadian yang perlu diperbarui.

“Yang dituntut kepada BI & yang masih menjadi PR merupakan bukan persoalan independensi karena soal independensi antara bank sentral itu, BI masuk 10 besar utama dunia kalau untuk urusan indepensi, ” ucapnya.

Menurutnya, ada tiga hal yang sebetulnya menjadi masalah kinerja BI secara umum, namun tidak tersentuh mengungkung akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas.

“Artinya, kalau sekarang justru yang mau diutak-atik yang tak masalah, yang masalah justru dibiarkan, ” jelas Enny.

Dalam revisi UU BI, kegiatan dewan moneter ditetapkan untuk membantu pemerintah dan BI dalam merancangkan dan menetapkan kebijakan moneter.

Nantinya, dewan moneter akan memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijaksanaan moneter sejalan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.