August 3, 2021

Pemangku Kota Bogor Bertekad Bertambah Perbaiki Sistem Pemerintahan Pasca Raih WTP ke-5

AKURATNEWS. COM – Wali Kota Bogor Bima Arya mengucapkan raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-5 kala dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat dinilai tidak hanya soal mempertahankan nama.

“Tapi serupa untuk memperbaiki sistem dengan ada, demi terwujudnya tadbir yang melayani, transparan & akuntabel, ” kata Bima Arya melalui pesan tertulis diterima Akuratnews. com, Senin, (14/6).

Dia juga berharap perolehan WTP kelima ini dapat menjadi momentum penguatan untuk terus membangun dan memperbaiki sistem.

Laporan Buatan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tarikh Anggaran 2020 yang diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Agus Khotib, di Bandung 20 April 2021 itu diterima tepat Bima Arya dan Pemimpin DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.

Raihan ke-lima kali itu diperoleh Kota Bogor secara berendeng sejak tahun 2016, “Opini WTP ini merupakan penjelasan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan, ” prawacana Bima.

Kendati demikian Bima mengatakan WTP bukan jaminan tidak adanya fraud sebab, fraud mampu saja terjadi dikarenakan tiga faktor, masing-masing sistem, cara dan manusianya.

“Kami yakin, rekomendasi lantaran BPK yang kemudian menggerakkan kami untuk ditindaklanjuti, dapat meminimalisir fraud tersebut sehingga tidak terjadi, ” ujarnya.

Salah mulia persoalan paling berat, tinggi Bima, yang dihadapi Pemerintah Kota Bogor adalah membenarkan penatausahaan aset.

Dituturkan Bima, daftar aset masih belum lengkap, sertifikasi masih belum maksimal serta begitupun beberapa hambatan lainnya.

“Sangat tidak mudah. Kemarin tim KPK juga datang ke Bogor, khusus menyoroti hal yang sama. Ini yang harus kami benahi terus masuk bersama-sama dewan, ” imbuhnya.

Pemerintah Tanah air Bogor, kata Wali Tanah air Bima Arya, bertekat tidak akan berhenti berupaya mengakhiri hambatan tersebut.

“Kita akan percepat, kita akselerasi untuk digitalisasi kekayaan. Jadi, kita bisa mengakses secara realtime aset dimana saja, statusnya bagaimana, ” tandas Bima.

Dia juga berharap hasil WTP kelima ini mampu menjadi momentum penguatan untuk terus membangun dan memperbaiki sistem.

“Terima kasih juga kepada teman-teman dewan karena WTP ini tidak mungkin didapat tanpa kritik dan evaluasi, terutama dalam hal mempertanggungjawabkan kekayaan rakyat yang dikelola negeri, ” tambahnya.

Ketua DPRD Kota Enau, Atang Trisnanto mengangap raihan predikat WTP kelima merupakan wujud kolaborasi eksekutif dan legislatif demi tercapainya peraturan kelola pemerintahan yang elok dan bersih.

Dikatakan Atang, meski terdapat beberapa catatan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil penjagaan (LHP) BPK yang kudu segera diselesaikan, Pemkot Enau mesti tancap gas.

“Untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK tanpa harus menunggui 60 hari sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, ” ujarnya.

Dia memasukkan, bahwa catatan dan rekomendasi LHP tiga tahun terakhir perlu dijadikan landasan perubahan di 2021, agar nama WTP bisa dipertahan & bahkan diraih kembali dalam tahun depan.

“Semoga anggaran yang telah kita keluarkan dan dioptimalkan untuk pembangunan masyarakat mampu bermanfaat dan membawa kebaikan untuk semua, ” tutup Atang.