August 3, 2021

LBH Kesultanan Banten Indonesia Soroti Kadar Nelayan Kecil

LBH Kesultanan Banten Indonesia Soroti Kadar Nelayan Kecil

Jakarta, Akuratnews. com – Omnibus Law Undang Cipta Kegiatan (UU Ciptaker) yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 awut-awutan memunculkan pro kontra dan bermacam-macam komentar di kalangan masyarakat.

Salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Kesultanan Banten Nusantara (LBH KBI) yang melihat Omnibus Law UU Ciptaker cluster Penggunaan Ruang dapat merugikan masyarakat nelayan kecil pesisir.

Patuh Ketua LBH KBI Rahmatullah, Pasal 19 Omnibus Law UU Ciptaker memiliki keterkaitan langsung dan bakal berdampak dalam kehidupan masyarakat nelayan, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Berdasarkan bahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Jumlah nelayan Nusantara pada Tahun 2017 berjumlah dua, 7 juta nelayan dan mempunyai kondisi dalam ambang batas coreng kemiskinan serta menyumbang 25 komisi angka kemiskinan nasional, ” ungkap Rahmatullah, melalui keterangan resminya, Jumat (9/10).

Pada tahun 2019, lanjutnya, jumlah nelayan menghunjam diangka 2, 2 juta. Total nelayan yang terdata pada Mulia Data KKP per 23 Maret 2020 berjumlah 1. 459. 874 orang.

UU Omnibus Law, kata Rahmatullah merubah keyakinan pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Tempat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil.

“Perubahan ini tentunya akan memiliki efek luas bagi nelayan kecil sepanjang garis pantai di Indonesia, yakni bentuk perubahan yang dilakukan ialah yang sebelumnya izin lokasi menjelma izin Berusaha sebagaimana terdapat pada Pasal 16 UU No. 1 Tahun 2014 ayat (1), ” terangnya.

UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 2014 Urusan 16 ayat (1)

“Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi”.

Rahmatullah menjelaskan, pada bagian selanjutnya kemudian dijelaskan Izin Lokasi tersebut menjelma dasar pemberian Izin Pengelolaan. Kemudian, Pasal 16 tersebut dilakukan mutasi sebagai berikut yaitu:

“Pasal 16 ayat (1) Pendayagunaan ruang dari Perairan Pesisir wajib sesuai dengan rencana tata tempat dan/atau rencana zonasi dan Pencetus 16 Ayat (2) Setiap Karakter yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud di ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Bahar dari Pemerintah Pusat. ”

“Perubahan bentuk akan mampu menimbulkan multitafsir dan kekeliruan penafsiran dikemudian hari karena mengingat di UU yang lampau izin letak ditunjukan untuk pengelolaan suatu daerah dengan luas dan batas yang ditentukan untuk dikelola oleh di setiap orang yang memegang izin lokasi, atau dengan kata lain situasi ini serupa dengan Hak Jawab Usaha dalam pengelolaan lahan tanah, ” katanya.

Hal tersebut, masih kata Rahmatullah, serupa telah dijelaskan dalam Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2014 dijelaskan secara rinci mengenai penerapan untuk izin lokasi yaitu:

“Setiap Orang yang melangsungkan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan: produksi garam, biofarmakologi bahar; bioteknologi laut; pemanfaatan air bahar selain energi; wisata bahari; penerapan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau pengangkatan benda muatan pesawat tenggelam, wajib memiliki Izin Pengelolaan”

“Sangat disayangkan mutasi sekarang ini dalam UU Ciptaker, ketentuan pasal 19 dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2014 dengan justru sebagai penjelas untuk daerah mana saja yang perlu daya perizinan dihapus, sehingga tafsir prawacana dari izin berusaha pada Perkara 16 menjadi luas, ” tuturnya.

Turut dijelaskan Rahmatullah, jika izin berusaha ini langgeng diterapkan tanpa adanya penjelasan istimewa yang membedakan antara nelayan penangkap ikan dan pemanfaatan ruang pesisir dan laut, maka dampak serius dikhawatirkan akan ada sanksi kejahatan yang menimpa nelayan tangkap yang tidak memiliki izin berusaha sebagaimana Pasal 75.

Pasal 75 Omnibus Law
(1) Setiap Orang dengan memanfaatkan ruang perairan dan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Mungil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenai sanksi administratif berupa denda menyesatkan banyak Rp500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai hukuman penggantian kerugian atas harta barang atau kerusakan barang.

(3) Dalam hal pelaku tak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling periode 3 (tiga) tahun.

“Tentunya dengan adanya sanksi adminsitratif dan pidana tersebut, kini nelayan kecil harus ikut pula menyiapkan izin berusaha tersebut walau sekedar mencari ikan di hari itu untuk kebutuhan hidup keluarganya esok. Maka jika memang UU Ciptaker itu terapkan dinegeri ini, kepada para nelayan kecil disepanjang syarat pantai Indonesia, ‘Kail dan Jala Tidak Cukup Menghidupimu’, ” pungkasnya.