August 3, 2021

Kontestasi Dimasa Pandemi: Kuliah Jalan Ostinato (ital., musik), UKT Lari Marathon

Kontestasi Dimasa Pandemi: Kuliah Jalan Ostinato (ital

Akuratnews. com – Berbicara mengenai pendidikan adalah hak seluruh warga indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 pada alinie ke 4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sejatinya fungsi dan cita dari pendidikan itu sendiri.

Banyak orang yang merasa sulit untuk masuk diperguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi, padahal idealnya masuk perguruan tinggi adalah hak kita, yang dalam arti sesuatu yang hrs kita dapatkan dengan tidak syarat dan ketentuan.
Realitas sekarang bahwa pendidikan saat ini tidak didapat dengan cuma2 melainkan mempunyai syarat dan ketentuan yang salah satunya untuk menempuh pendidikan, hrs membayarnya. Pendidikan seakan di liberalisasi dan di komodifikasi, yang pada masyarakat umum hal ini dianggap biasa dan sah2 saja.

Dalam pendidikan berbasis Marxis-Sosialis, tujuannya adalah membangun karakter manusia yang tercerahkan, suatu kondisi mental yang dibutuhkan untuk membangun salahsatu masyarakat yang berkarakter progresif, egaliter, demokratis, berkeadilan dan berpihak terhadap kaum-kaum tertindas. Pendidikan yang terjebak pada pragmatisme untuk kepentingan kapitalisme merupakan eksploitasi atas esensi terbentuknya lembaga pendidikan. Menurut Marx, pendidikan bukan lahan basah untuk merenggut keuntungan, melainkan sebagai instrumen membebaskan manusia dari belenggu dehumanisasi serta menempatkan manusia dalam esensi dan martabat kemanusiaannya yang sejati.

SEJARAH SINGKAT PENDIDIKAN TINGGI

Melirik dari sejarah bahwa pada masa era orde lama dibawah kepemimpinan soekarno yg menganut sosialisme dan dengan prinsip berdikari (berdiri diatas kaki sendiri) sehingga bisa terlihat bahwa dalam saat itu bisa dibilang pendidikan tidak dipungut biaya berbeda dengan era orde baru dibawa kepemimpinan soeharto, Sosialisme telah digantikan dengan kapitalisme. Terciptanya UU penanaman modal asing, Indonesia mulai mengikuti / mengkiblatkan barat yg berdampak adanya campur tangan IMF dan Word Bank dalam penyelenggaraan pendidikan oleh bergabungnya Indonesia dalam organisasi WTO melalui penandatanganan General Agreement on Trade in Service atau GATS sebagai salah satu skema penghisapan yang mengikat bagi seluruh Negara anggotanya dalam sektor perdagangan, skema liberalisasi tidak hanya dalam bezirk perdagangan, namun juga menarik sejumlah sektor kedalam sektor jasa sehingga dapat diperdagangkan dan memberikan keuntungan yang melimpah. Dibawah kesepakatan GATS-WTO, WTO telah meletakkan pendidikan sebagai salah satu sektor jasa, berdampingan dengan kesehatan, teknologi informasi serta komunikasi yang tentunya sangat menjanjikan keuntungan yang melimpah dan sejak saat itu pendidikan kita masuk dalam cengkraman liberalisasi pendidikan.

MASA PANDEMI COVID nineteen

Dunia tengah dilanda pandemi yang saat ini telah menyebar ke 213 negara dan wilayah. Virus corona yang lazim di sebut juga Covid-19 ialah virus yang penularannya terbilang sangat cepat dengan dampak yang di timbulkan salah satunya beresiko dalam kematian, namun tidak menutup kemungkinan penyakit ini pula bisa pada sembuhkan.

Dengan adanya Covid-19 mengharuskan pemerintah mengambil langkah antisipasi ekstra tinggi, salah satunya meniadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan jamaah banyak seperti contohnya melakukan plan Psysical Distancing atau menjaga jarak, yaitu serangkaian tindakan pengendalian infeksi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular.

Dari perspektif struktural fungsional, elemen yang ada dimasyarakat satu kesatuan yang seling berkaitan, dengan demikian hubungan pengaruh serta mempengaruhi dari lembaga yang wujud dimasyarakat. Seperti halnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk pencegahan penularan covid 19 berdampak pada segala sendi kehidupan, baik sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain. Cara Pemerintah untuk memberlakukan Karantina wilayah dan PSBB (Pembatasan sosial berskala besar) adalah sebuah dilematis saat meresponnya karena antara keselamatan   dan kebutuhan hidup tidak meraih dipisahkan.

SUARA MAHASISWA DIMASA PANDEMI

Fenomena dari dampak Kebijakan Pemerintah beberapa orang harus kehilangan pekerjaan   (PHK) dan sebagian orang terpaksa harus dirumahkan. Tidak jarang Orang tua atau wali mahasiswa terdampak masalah tersebut. Berdasrkan masalah tersebut LK UNM melakukan survey kepada mahasiswa aktif terkait pendapatan jamaah tua atau wali yang membiayai. Sebanyak 3. 023 responden yaitu Pemutusan hubungan kerja 7 jamaah, Penurunan Pendapatan 2. 509 Orang, Dirumahkan atau tidak mengalami penurunan pendapatan 507 Orang. Dari information survey tersebut mengenai dampak perekonomian orang tua atau wali mahasiswa yang diajukan kepada mahasiswa aktif, sebagian besar berprofesi sebagai buruh, petani, pedagang   dan pekerja lainnya terdampak perekonomiannya.

Kebijakan pemerintah dan birokrasi yang juga mengubah kurikulum dan metode pembelajaran yg dulunya interaksi langsung bertatap muka menjadi interkasi dengan bantuan gadget atau kuliah on-line. Perubahan yang tdk dikehendaki / ketidaksiapan mahasiswa maupun dosen jadi berdampak pada disintegrasi.
Dri data riset LK UNM responden sebanyak second . 721 mahasiswa Universitas Negeri Makassar ialah Terkendala jaringan (790 Responden), Pembelajaran tidak efektif (281 Responden), Keluhan biaya web (1. 102 Responden), Beban tugas yang berat (117 Responden), Mata kuliah yang bertabrakan (203 Responden), Fasilitas yang tidak memadai (234 Responden).

Berbicara UKT yang biasa disebut dengan Duit Kuliah Tunggal adalah uang yg dibayarkan mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi per semester berdasarkan kemampuan ekonomi.
UKT sangat erat kaitannya dengan BKT dan BOPTN, Kalkulasi untuk menghitung UKT sama dengan BKT – BOPTN. BKT kepanjangan dari biaya kuliah tunggal / biasa disebut dengan keseluruhan biaya operasional dalam menempuh pendidikan. BKT terbagi menjadi dua yang dimana biaya langsung dan biaya bukan langsung.
Permenristekdikti No. 39 tahun 2019 tentang SSBOPT (Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi) pasal 4 yakni Biaya langsung adalah biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Studi dan biaya tidak langsung yakni biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Plan Studi.

Karena UKT erat kaitannya dengan BKT, maka selama pandemi fasilitas dan akomodasi yang dirasakan hanya kuota 10GB dengan seharga Rp. 50. 500 yang didapatkan 3 kali, jadi rekapitulasi kuota RP. 150. 1000 dan jasa dosen sebagai penunjang, lantas yg menjadi pertanyaan mendasar lari kemana UKT yg dibayarkan mahasiswa dimasa pandemi? Membenturkan oleh Teori Hukum kausalitas yang adalah prinsip sebab akibat, biaya muncul dikarenakan adanya jasa atau sarana. Selama pandemi dengan kuliah daring jasa atau fasilitas kurang memadai, sehingga sebab dan akibatnya sarana dan prasarana kurang terpakai yang mungkin saja biaya yang dikeluarkan berbeda dengan pada saat kuliah bertatap muka tanpa bantuan gedget.
Harus diketahui jg bahwa dengan Status yg disandang UNM sebagai PTN BLU maka pendapatan Kampus bukan hnya dari UKT melainkan dari APBN/APBD, Hibah masyarakat, Kerjasama kampus, dan Usaha yang dikelolah kampus.

Hal tersebut mengundang mahasiswa melakukan aksi demonstrasi untuk mempertnyakan tranpransi pengeluaran kampus dimasa pandemi dan menuntut digratikasnnya UKT. Sehingga Ada baiknya birokrasi berkerjasama dengan melakukan transparansikan biaya dimasa pandemi krn anda ketahui bersama bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Asumsi penyusun tanpa adanya transparansi berarti wujud perubahan signifikan terkait pengeluaran / biaya operasianal dimasa pandemi lalu pastinya biaya operasional sangat berkurang krn sarana dan prasaran tidak terpakai dimasa pandemi sehingga kurangnya biaya yang dikeluarkan pihak kampus. Sangat jelas juga pada UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 78 yakni akuntabilitas akademik maupun non akademik, pertanggung jawaban yang seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat. Jadi tanpa mahasiswa meminta akuntabilitas maupun transparansi biaya, sdh menjadi kewajiban pihak kampus untuk mempublikasikannya.

Adapun Kebijakan Yang dikeluarkan pihak kampus yang pertama melalui surat edaran No. 1199/UN36/TU/2020 tentang mekanisme penyesuaian UKT pada masa pandemi covid 19 di Lingkup UNM. Sebelum adanya pandemi covid 19, diketahui bahwa UKT berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa atau pihak yang membiayai dan pihak kampus berkewajiban melakukan perubahan atau peninjauan ulang UKT ketika ada perubahan penghasilan mahasiswa baik orang tua atau wali sesuai Permenristekdikti No. 39 Tahun 2017 pasal 5.
Yg kedua kebijakan dengan surat edaran Rektor Number 933/UN36/TU/2020 tentang Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dalam Rangka Menyikapi Kondisi Pandemi
Covid-19  dilingkungan UNM, salah satu kebijakan tersebut ialah Mahasiswa yang telah menyelesaikan seminar proposal dan sudah melulusi semua MK selain skripsi akan dibebaskan UKT semester ganjil tahun akademik 2020/2021. Sebuah tanda tnya besar? mengapa harus yg telah melulusi semua MK yang dibebaskan uktnya? Bukanka BKT / Biaya operasionalnya makin sedikit? Yang seharusnya pemotongan ukt atau bahkan pembebasan ukt adalah mahasiswa yang masih banyak mata kuliah yang di program krn biaya operasionalnya jg bnyak dibandingkan mahasiswa yg hanya program skripsi,

Penulis Menganggap Respon birokrasi bukan begitu respect dalam penanganan dampak Covid-19 kepada mahasiswa, Pihak kampus takut rugi, mencari aman dan untung sendiri Di masa pandemi ketika tidak ada kebijakan tuk seluruh mahasiswa salah satunya pemotongan UKT krn dari riset yang di lakukan LK UNM yakni banyak mahasiswa atau pihak yg membiayai berdampak pada penurunan perekonomian, tdk efektifnya metode kuliah bold, tidak adanya transparansi unit price atau BKT, sarana dan prasarana tidak memadai, bantuan kuota lalu pelayanan yang tidak sebanding dengan UKT yang telah dibayarkan, Kebijakan yang hanya mencari aman, dan dapat disimpulkan bahwa kapitalisme lebih eksis disaat pandemi dalam hal ini Kuliah jalan monoton, UKT lari maraton.

*Penulis adalah: Mahasiswa S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Tulisan ini ialah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Post oleh Result HK