October 22, 2021

Ketua DPRD DKI Jakarta Dicecar KPK Soal Lahan Desa di Munjul

AKURATNEWS – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku dikonfirmasi mengenai mekanisme penganggaran pengadaan tanah dalam Munjul.

“Ditanya soal mekanisme aja, metode penganggaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), KUA (Kebijakan Umum Anggaran), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Sedikit lah tersedia enam atau tujuh perkara, ” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 21 September 2021.

KPK memeriksa Prasetyo sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC) dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus terkaan korupsi pengadaan tanah dalam Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perdebatan anggaran tersebut dibahas mulai di tingkat komisi sampai ke badan anggaran (bangar).

“Saya sebagai ketua bangar ya saya menjelaskan. Semua dibahas pada komisi, nah di dalam komisi apakah itu diperlukan untuk ini, ya namanya dia minta selama itu dipergunakan dengan baik sungguh tidak masalah, ” ungkapnya.

“Pembahasan-pembahasan itu langsung sampai ke bangar besar dan di bangar besar kita mengetok palu. Nah gelondongan itu hamba serahkan kepada eksekutif, ” ucap Prasetyo menambahkan.

Selain Yoory, KPK menetapkan empat tersangka yang lain, yaitu Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), Direktur PT Aldira Pertolongan Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar (RHI), serta satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo.

Atas perbuatan para simpulan tersebut diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152, 5 miliar.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 bagian (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tarikh 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK menduga Sarana Hebat melakukan perbuatan melawan dasar terkait pelaksanaan pengadaan negeri di Munjul, yakni tak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian “appraisal”, dan minus didukung kelengkapan persyaratan bertemu dengan peraturan terkait.

Selanjutnya, beberapa metode dan tahapan pengadaan desa diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun dengan “backdate” dan adanya kemufakatan harga awal antara bagian Anja dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan. ***