September 21, 2021

Kemenkumham Perkuat Akses Layanan Terbuka Melalui SIPP

AKURATNEWS. COM – Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia tengah mencari jalan tingkatkan akses informasi layanan publik melalui pengelolaan Pola Informasi Pelayanan Publik (SIPP).

Hal itu dikemukakan Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Serupa Kemenkumham Heni Susila Wardoyo saat sambutannya pada Sosialisasi Pengelolaan SIPP di Kanwil Kemenkumham Yogyakarta pada Kamis (3/6) lalu.

“Pengelolaan pelayanan publik sejak hulu ke hilir sedang harus terus ditingkatkan. Sebab itu tata kelola SIPP masuk dalam target kemampuan Kemenkumham tahun 2021”, ucap Heni dalam keterangan terekam yang diterima Akuratnews. com, Sabtu, (5/6).

Mendukung itu, Kemenkumham terbitkan pedoman tentang Pengelolaan SIPP pada 31 Maret 2021 lalu. Tujuanya entri bahan seluruh satuan kerja di Kemenkuham ke dalam penerapan SIPP.

“Pada akhir triwulan kedua, awak menargetkan seluruh unit sari, Kanwil, dan UPT telah rampung mengisi layanan publiknya di SIPP” jelas Heni.

SIPP, yang dapat diakses di laman www.sipp.menpan.go.id, merupakan pusat fakta layanan publik terintegrasi dari seluruh kementerian dan lembaga yang dikembangkan oleh Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Sejauh itu, kata Heni, laman tersebut masih dalam tahap pengisian data oleh masing-masing departemen dan lembaga.

SIPP  yang resmi terbentuk sejak tahun lalu diharapkan oleh pemerintah dapat oleh karena itu pusat data (database) seluruh pelayanan publik di Indonesia, kata Heni.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2017, tujuan SIPP adalah terwujudnya pengawasan & partisipasi masyarakat yang efektif

Serta terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan umum, dan tercegahnya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan terbuka.

Situs yang dirilis pada 2020 tersebut dimaksudkan dapat menjadi database seluruh pelayanan publik pada Indonesia dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat pada seluruh Indonesia.

Menurut Heni, berkembangnya SIPP ini tidak bisa diamanatkan kepada Kementerian PAN-RB semata, melainkan butuh peran serta seluruh kementerian dan lembaga mulai dari pusat had daerah di seluruh Indonesia.

“Karena itu, berhasil tidaknya SIPP ada di tangan kita beriringan, ” jelas Heni.

Karena lanjutnya, secara adanya SIPP, masyarakat diharapkan dapat mengetahui segala keterangan pelayanan publik yang dibutuhkan, mulai dari nama layanan, lokasi, persyaratan, prosedur, had biaya.

Sementara itu, Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum (LAH) Kemenkumham Deswati menyatakan bahwa pengelolaan SIPP mempunyai dasar adat yang kuat.

Diantaranya Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Cetakan 96 Tahun 2012 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

Kemudian Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Tata Pelayanan Publik, Permen PAN RB No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIPPN, dan Pedoman Gajah Hukum dan HAM Cetakan No. M. HH. 07. 05 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan SIPPN.

Deswati menekankan pada para peserta bahwa SIPP adalah bagian dari melahirkan pengawasan dan partisipasi bangsa yang efektif, terlebih karena SIPP juga terhubung secara LAPOR! di dalam aplikasinya.

“SIPP selain dimanfaatkan oleh masyarakat, selalu dapat dimanfaatkan oleh arahan karena SIPP menampilkan keterangan sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik, melihat persebaran pelayanan publik, dan mengukur kinerja unit pengelola pelayanan publik dari jenis layanan yang diinput, ” jelas Deswati.

Sebelumnya, pemerintah sudah mempunyai aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, (LAPOR! ), yang berjalan semenjak 2013.

MELAPOR! adalah hilir dari pelayanan publik di Indonesia karena jika masyarakat memiliki pertanyaan, aspirasi, atau pengaduan terkait pelayanan publik, bisa disampaikan melalui aplikasi tersebut.