August 3, 2021

Hajatan Saat PPKM Darurat, Lurah di Depok Dijerat Perut Pasal KUHP

AKURATNEWS. COM – Lurah Pancoran Akang, Depok, Jawa Barat diancam sanksi dua pasal KUHP pasca acara hajatan dalam hari pertama Pemberlakuan Pemisahan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Perlu diberlakukan di Depok.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Depok Sri Kuncoro pasca pihaknya menerima Tulisan Perintah Dimulainya Penyelidikan ataupun SPDP dari Polres Metro (Polrestro) Depok di Pejabat Kejari Depok, Selasa, (6/7).

“Tersangka (S) disangkakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU MENODAI No. 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan atau Pasal 212 KUHP dan atau Kausa 216 KUHP”, ucap Sri Kuncoro.

Dia menyebut, pihaknya akan cepat tangani perkara dan lakukan koordinasi dengan pihak Polrestro Depok setelah menerima susunan berita acara pada peristiwa pelanggaran PPKM Darurat itu.

“Jadi saat ini baru SPDP yang sampai. Setelah berita acara pemeriksaan diterima, nanti awak segera mempelajari dan mengusut terkait kelengkapan formil serta materiel”, ujarnya.

Sri mengatakan, pihak Kejari juga telah menunjuk lima Jaksa Penuntut Umum ataupun JPU untuk mengikuti kelanjutan penyidikan dan penelitian dibanding tindak pidana yang disangkakan terhadap Lurah Pancoran Raka, Depok, Suganda.

Keseriusan pihak Kejari Depok dalam penanganan perkara yang menarik perhatian publik tersebut terlihat dengan ditunjuknya sebab Kajari Depok tiga penguasa struktural eselon IV, mulia pejabat struktural eselon 5 dan Jaksa senior.

“Kelima orang JPU yang akan menangani urusan sempat viral di mesaoa tersebut yaitu, Jaksa Arief Syafriyanto, Jaksa Ivan Rinaldi, Jaksa Ardhi Haryo Putranto, Jaksa Athar Bungo Ramadan, dan Hengki Charles Pangaribuan”, jelas Sri.

Sri Kuncoro menambahkan kalau nantinya setelah dinyatakan berkas itu lengkap, maka akan dilakukan segera tahap perut dan segera melimpahkan ke Pengadilan Negeri Depok.

“Rencananya kita hendak menggunakan acara pemeriksaan singkat, sebagaimana diatur dalam Pencetus 203 KUHAP, ” katanya.

“Diajukan singkat karena kita menganggap pengesahan dan penerapan hukumnya tersebut sifatnya mudah dan biasa. Jadi tidak bertele-tele bagaikan perkara Pilkada beberapa zaman yang lalu, ” jelasnya.

Diketahui, pengingkaran atas Pasal 14 UNDANG-UNDANG Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau Pasal 212 KUHP dan atau Urusan 216 KUHP.

Bunyi ayat (1) membuktikan, barangsiapa dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur di dalam UU ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.

Kemudian di ayat (2) berbunyi, barangsiapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatut dalam UU ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah.