October 22, 2021

Divonis Bersalah Oleh DKD Peradi Jatim, Mantan Pengacara Konsumen Sipoa Penolakan Keras

Divonis Bersalah Oleh DKD Peradi Jatim, Mantan Pengacara Konsumen Sipoa Penolakan Keras

Surabaya, Akuratnews. com – Masbuhin, memprotes keras vonis bersalah kepada dirinya yang ditetapkan oleh Lembaga Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jatim.

Menurutnya apa yang diputuskan DKD Peradi ini penuh kejanggalan serta ada dugaan unsur kesengajaan untuk mencemarkan nama baiknya sebagai permufakatan.

“Saya menduga ada pihak-pihak yang secara sistematis untuk merusak profesi dan kehormatan hamba sebagai advokat melalui fitnah serta pencemaran nama baik saya pada berbagai media, ”kata Masbuhin, Selasa (16/11/2020).

Selain itu, ia mempermasalahkan statement dari ketua DKD Peradi Jatim, Pieter Talaway, yang menudingnya menjadi kuasa hukum direksi Sipoa sejak 6 Februari 2019.

“Pada tanggal 6 Februari 2019, Masbuhin menjelma Pengacara Direksi Sipoa yang menjelma Tersangka dalam kasus tersebut pra mereka disidang. ”ujar Masbuhin menirukan pernyataan Pieter, yang dimuat disalah satu media cetak harian.

“Pernyataan yang tidak disertai bukti, tendensius, dan saya duga untuk mengiring opini kepada seluruh orang (melalui) media masa biar kehormatan Saya sebagai Pengacara menjadi rusak. ” tegas Masbuhin.

“Kalau saudara Pieter Talaway bisa membuktikan bahwa (tanggal 16 Februari 2019 Masbuhin menjadi Pengacara Direksi Sipoa yang menjadi Simpulan dalam kasus tersebut sebelum mereka disidang), Saya menyatakan bahwa hamba tidak akan banding dan akan pensiun jadi Advokat, ” keinginan Masbuhin.

Diakui Masbuhin, Direksi Sipoa memang pernah memberi kuasa kepadanya pada tanggal 6 Februari 2019, tepatnya 8 keadaan sebelum perkara sipoa diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya, tepatnya pada 14 Februari 2019. Saat tersebut status hukum direksi Sipoa sudah jadi Terdakwa di Pengadilan.

“Isi, maksud dan tujuan kuasa Sipoa kepada saya merupakan agar nantinya kalau putusan Direksi Sipoa berkekuatan hukum tetap, kami diminta untuk mengambilkan aset-aset Sipoa yang disita, dan dikembalikan kepada para konsumen dan klien aku sebagai bentuk refund dan pertanggungjawaban Sipoa kepada seluruh konsumennya, ” tandas Masbuhin.

Sementara, Kuasa hukum Masbuhin yakni Purwanto menambahkan, ada tiga poin dengan janggal dalam putusan DK Peradi yakni menelantarkan klien, bermain besar kaki dan tidak ada komunikasi.

Menurut Purwanto, pada memutus perkara ini DK Peradi tidak independen, tidak solutif dan tidak profesional. Sebab, apabila ada laporan penelantaran ke DK terkait penelantaran klien maka harus dipandang juga pencapaian kerja yang dikerjakan.

“Kalau setiap orang menyatakan menelantarkan tapi hasil kegiatan sudah terpenuhi apa yang maka persoalan, ” ujar Purwanto.

Purwanto sangat menyayangkan nilai SDM yang ada di DK Peradi ini, terlebih lagi adanya benturan kepentingan dalam penanganan perkara ini.

Yakni, satu diantara anggota DK Peradi yakni Yusron mempunyai isteri yang masih kepala assosiate dan yang bersangkutan yang membuat pengaduan ini.

“Padahal Yusron ini yang menjalankan 131 konsumen yang dulu kliennya Masbuhin. Ini sangat syarat secara kepentingan. Saya sudah berungkali tahu hal itu, tapi tidak sudah didengarkan, ” ujarnya.

Kejanggalan kedua terkait menelantarkan klien, menurut Purwanto hal itu sangat relatif karena apabila ada 900 orang dan ada salah satu, salah dua atau salah 3 menyatakan telah ditelantarkan padahal buatan telah dicapai maka harusnya itu ditolak oleh DK Peradi.

“Maka harusnya DK Peradi ini diisi oleh orang dengan bersih, independen dan mengerti barang apa itu etika, ” ujarnya.

Seperti diketahui, DKD Peradi menjatuhkan putusan pemberhentian sementara selama 12 bulan kepada Masbuhin.

DKD Peradi juga melarang Masbuhin berpraktek sebagai advokat selama ia diberikan sanksi.