August 3, 2021

Cegah Cluster Baru Covid-19 Saat Pilkada Serentak 2020, Polri Keluarkan Surat Telegram

Cegah Cluster Baru Covid-19 Saat Pilkada Serentak 2020, Polri Keluarkan Surat Telegram

Jakarta, Akuratnews. com – Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2607/IX/OPS. 2. /2020 tertanggal 7 September 2020 untuk memperkuat upaya pencegahan biar Pilkada 2020 tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Surat Telegram yang ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kaopspus Aman Nusa II-Pencegahan COVID-19 Tahun 2020 tersebut, ditujukan kepada para-para Kasatgas dan Kasubsatgas Opspus Aman Nusa II-2020, serta para Kaopsda dan Kaopsres Aman Nusa II-2020.

“Pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 sudah memasuki tahapan penetapan Paslon dan menuju masa usaha, di mana kedua tahapan tersebut akan menyebabkan interaksi masyarakat secara langsung antara penyelenggara Pilkada, pengikut Pilkada, dan masyarakat pemilih yang berpotensi menyebabkan munculnya klaster anyar COVID-19. Oleh karena itu, serasi arahan pimpinan Polri, kita perkuat pencegahannya, ” kata Komjen Pol Agus Andrianto, Selasa, 8 September 2020.

Selain itu, lanjut Komjen Pol Agus Andrianto, Surat Telegram tersebut juga diterbitkan dengan maksud memperkuat pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) pada setiap tahapan pelaksanaan Pilkada 2020.

Dalam Surat Telegram tersebut tertuang perintah kepada pr Kapolda dan Kapolres, untuk:

1. Bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, Pemda, TNI, dan stakeholder terkait pelaksanaan Pilkada 2020 ini agar berlaku dengan aman, damai, dan dingin, serta aman COVID-19.

2. Mempelajari dan memahami sistem KPU Nomor 5, 9, dan 10 Tahun 2020 terkait penerapan protokol kesehatan pada setiap tingkatan Pilkada 2020 khususnya tentang pemisahan jumlah peserta kampanye (Rapat Umum maksimal 100 orang, Ratas maksimal 50 orang, debat maksimal 50 orang, dan lain-lain).

3. Melakukan penggalangan kepada seluruh Paslon gubernur, walikota, bupati, serta Parpol untuk mendeklarasikan komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan pada di setiap tahapan Pilkada Tahun 2020.

4. Melakukan kembali sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara murni dengan melibatkan influencer, youtuber, artis, Tomas, Toga, dan lain-lain yang membumi (diterima/didengar oleh masyarakat sekitar) dengan menggunakan pendekatan secara legal maupun informal.

5. Meningkatkan pelaksanaan patroli cyber dalam mencegah penyebaran hoax, black campaign, hate speech, dan pelanggaran yang lain (sebagai contoh kampanye pada zaman tenang) mengingat di masa pandemi ini penggunaan teknologi informasi jadi media kampanye akan meningkat.

“Surat Telegram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan, ” tegas Komjen Pol Agus Andrianto.

Sebelumnya, Polri juga sudah membahas penguatan pencegahan agar Pilkada 2020 tidak menjadi klaster segar penyebaran COVID-19 bersama Bawaslu & KPU lewat rapat video conference (Vicon) pengecekan kesiapan pengamanan Pilkada 2020.