August 3, 2021

BEM Surabaya Kritisi “Bisnis” Rapid Test Calon Mahasiswa Baru

BEM Surabaya Kritisi “Bisnis” Rapid Test Calon Mahasiswa Baru

Surabaya, Akuratnews. com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya mengkritisi kebijakan Pemerintah praja (Pemkot) Surabaya, yang mewajibkan calon Mahasiswa baru (CAMABA) melakukan swab Rapid Test.

Koalisi BEM Surabaya sangat menyayangan kebijkan yangbtertuangvdalam Surat edaran (SE) Walikota Surabaya Nomor: 421/5853/436. 8. 4/2020 tentang pelaksanaan UTBK-SBMPTN Tahun 2020 tersebut

Koordinator BEM Surabaya Eko Pratama menyatakan, kecendekiaan walikota Surabaya Tri Rismaharini itu sangat mendadak dan terkesan dipaksakan.

“Surat edarann walikota itu dikeluarkan pada 2 Juli 2020, sementara jadwal pelaksanaan test tinggal menghitung hari. Tentu itu sangat menyakitkan dan memberatkan bahan Mahasiswa baru, ” terang Eko.

Eko menambahkan lebih lanjut, kebijakan “Bisnis” Swab Rapid test bagi Mahasiswa baru tersebut, dinilai Pemkot secara tidak berat sebelah terhadap dunia pendidikan.

“Kewajiban Swab Rapid test itu, tentu memecah konsentrasi calon Mahasiswa baru, mereka harus fokus bersekolah mempersiapkan diri, namun sisi yang lain bingung dengan persyaratan tersebut, ” tambahnya.

Calon tabib hewan ini memaparkan bahwa Pemerintah Pusat telah menggelontorkan Anggaran Sejumlah Rp 75 Triliun di Zona kesehatan yang seharusnya bisa di pergunakan untuk hal (Rapid) itu secara gratis.

“Ini menunjukan lemahnya koordinasi antar Stakeholders membuat Rakyat kembali di korbankan, dan Rapid test pun tidak menjamin seseorang tersebut terpapar Covid-19 atau tidak, terlebih itu menggunakan biaya yang variatif, tentu saja ini sangat memberatkan calon Mahasiswa dan jelas kami menolak peristiwa itu, ” tegas Eko Pratama

Lembaga tes masuk perguruan tinggi (LTMPT) selaku bagian penyelenggara diminta harus segera berlaku dan memberikan solusi alternatif, menggandeng Stakeholders.

“Disini LTMPT harus bertindak agar masalah ini cepat terselesaikan, mengingat perekonomian semakin sulit, Pemerintah khususnya Pemkot Surabaya jangan memberatkan orangbtua calon Mahasiswa, ” pungkas Eko