May 13, 2021

92 Persen Pemilih Pilkada 2020 Siap Nyoblos di Tengah Pandemi

92 Persen Pemilih Pilkada 2020 Siap Nyoblos di Tengah Pandemi

Jakarta, Akuratnews. com kacau Pemilihan Kepala Kawasan (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 tinggal menghitung hari.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 92 persen warga di 270 wilayah Pilkada 2020 akan mengikuti memilih. Sementara yang menyatakan tak akan ikut memilih hanya berjumlah 8 persen.

Temuan itu disampaikan Direktur Riset SMRC Deni Irvani saat mempresentasikan buatan survei nasional SMRC bertajuk ‘Kesiapan Warga Mengikuti Pilkada di Zaman Covid-19’ secara daring pada Minggu (6/12).

“Angka 92 persen didapat dari survei kepada warga yang mengaku mengetahui di daerahnya akan ada Pilkada di dalam (Rabu) 9 Desember 2020, ” kata Deni.

Delapan persen warga mengaku tak mau memilih dengan alasan beragam. Sebanyak 38 persen dari mereka khawatir tertular atau menularkan Covid-19. Namun sebanyak 28 persen menyebut pilkada serentak tidak penting dan 27 persen mengatakan tidak ada calon yang meyakinkan.

Tatkala itu, hasil survei juga membuktikan 64 persen warga di Nusantara berharap Pilkada serentak tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 secara protokol kesehatan ketat agar kepala daerah punya mandat dari anak buah. Hanya 28 perseb yang memperhitungkan pemilihan daerah sebaiknya ditunda datang keadaan Covid-19 terkendali dan kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah.

“Banyak warga yang menginginkan pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan adat kesehatan secara ketat agar besar daerah punya mandat dari kaum sebanyak 64 persen. Daripada ditunda sampai wabah Covid-19 terkendali & kepala daerah ditunjuk oleh negeri sebanyak 28 persen, ” sirih Irvan.

Data itu mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya yang mencapai 51 persen. Dukungan itu, taat Irvan, paling banyak dipilih oleh warga dengan usia di arah 40 tahun.

“Dukungan paling tinggi berasal dari masyarakat yang berusia di atas 40 tahun sebesar 69 persen dan paling rendah pada warga leler 21 tahun ke bawah 56 persen, ” ucapnya.

Deni juga menganjurkan penegakan norma bagi pelanggar protokol kesehatan harus lebih kencang dari berbagai stakeholder pilkada terutama KPU, Bawaslu, & pemerintah daerah.

Survei ini dilakukan secara nasional terhadap 1. 201 responden dengan kaidah wawancara telepon. Sasaran responden masyarakat negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Survei memakai metode random sampling dengan margin of error kurang lebih dua, 9 persen.

Menanggapi hasil survei SMRC, Ketua Komite Pemilihan Umum (KPU) Arief Bijaksana mengatakan pihaknya berharap kerja setara dari berbagai pihak untuk menancapkan aturan protokol kesehatan saat keadaan pencoblosan. Diharapkan juga agar tindakan memakai masker dan hand sanitizer kembali diperkuat.

“Kita mengatur agar jam kedatangan tak bersamaan. Adanya fasilitas cuci lengah, sarung tangan ketika mencoblos sehingga terlindungi ketika pegang surat suara hingga menyentuh meja kursi. Itu perlu dikabarkan sehingga bila semua pihak mematuhi protokol kesehatan, ” ujarnya.

“Bagi ana, tak ada yang perlu dikhawatirkan terkait penyebaran Covid-19 pada era kegiatan pencoblosan jika protokol kesehatan dipatuhi, ” tegasnya.

Arief mengaku, pantauan lapangan menunjukkan awareness masyarakat soal pencoblosan pilkada 9 Desember memang meningkat. Apalagi kegiatan KPU seperti distribusi pemasokan, juga bisa disaksikan oleh masyarakat. Hal seperti ini membuat pengetahuan masyarakat akan pilkada juga menyusun.

Pihaknya juga optimistis soal tingkat partisipasi masyarakat, bila melihat tren sebelumnya. Hasil survei SMRC, rata-rata tingkat partisipasi 74 persen. Namun catatan KPU sejak pemilu 1999, sejak 2014, ada kenaikan partisipasi pemilu nasional. Makin pada Pilpres 2019 lonjakannya pas tinggi yakni hingga 81, 9 persen.

“Apakah tren kenaikan pemilu nasional ini hendak terjadi juga di pemilu besar daerah yang nuansanya berbeda? Jika dilihat 2015, angka rata-rata partisipasi 63 persen. Yang serentak itu kan pilkada tahun 2015, 2017, 2018. Kami mencatat trennya serupa naik. Pilkada terakhir angka rata-ratanya 72 persen. Memang belum mencapai target nasional, namun trennya menyusun, ” urai Arief.