October 22, 2021

2021, Hasil Pekerjaan Dinas PUBMSDA Sidoarjo Terindikasi Gagal Konstruksi. Apa Penyebabnya?

AKURATNEWS – Pekerjaan konstruksi pada bawah tanggung jawab Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA Sidoarjo yang didanai APBD 2021, dinilai hasil pekerjaannya terindikasi bakal menjalani gagal konstruksi atau bangunan.

Penilaian tersebut sebagaimana diungkapkan Ketua DPD LSM Gerah Jatim, Jim Darwin pada Akuratnews. com, Minggu (19/9/2021), menanggapi temuan dari berbagai elemen umum di lapangan.

“Intinya, pekerjaan konstruksi tersebut tak lepas dari hasil perencanaan, pengawasan dan pengamalan. Yakni, dari ketiga unsur yang merupakan satu kebulatan tak terpisah ini men sebuah produk yang elok dan wajar, ” tandas Jim mengawali tanggapannya.

Indikasi hasil pekerjaan itu terbilang akan kandas konstruksi atau bangunan, sambung Jim, dia mencontohkan lengah satu temuan dokumen perencanaan kurang wajar yaitu peningkatan Jalan Wonoplintahan – Jedongcangkring.

“Sesuai salinan pekerjaan konstruksi peningkatan Jalan Wonoplintahan – Jedongcangkring, diduga konsultan perencana tidak melangsungkan uji sondir guna mengetahui kedalaman lapisan tanah berpenat-penat. Padahal, setiap kedalaman lapisan tanah keras bisa diketahui sifat daya dukung serta daya lekat tanahnya. Tak pelak, menurut seorang praktisi di lokasi yang namanya enggan dipublikasikan saat tempat melakukan pancang cerucuk. Disebutkan, beberapa cerucuk sepanjang 2 meter yang dia pancangkan ke tanah mendadak ambles, karena kondisi tanah dalam sangat lembek, ” terangnya.

Selain itu, tambah Jim, konsultan perencana pun disinyalir tak mengkaji hasil mutu beton pekerjaan sloof beton tanpa atau memakai plastik polytene untuk lapisan dalam begisting pada pekerjaan penahan bulevar.

“Termasuk, galian untuk pemasangan u-ditch. Sebab karena, antara galian dengan u-ditch itu sendiri tampak sama lebarnya, tentu tak ada celah pergerakan penerapan u-ditch ini, ” ujarnya.

Berkaitan pekerjaan konstruksi peningkatan Jalan Wonoplintahan – Jedongcangkring itu, Jim menjelaskan, ada beberapa keanehan dalam dokumen perencanaannya.

“Pertama, dokumen perencanaan dibuat April 2008 kelam; kedua, menganggarkan item pekerjaan penyiapan badan jalan, real tidak ada lapis pondasi agregat A; ketiga, minus kajian detil, minimal perkara kedalaman pancang; keempat, dalam begisting untuk sloof tidak ada selimut plastik polytene; kelima, pemasangan u-ditch, antara galian dengan u-ditch serupa lebarnya, sehingga tak ada celah pergerakan. Apa benar dudukan wiremesh masuk di dalam perhitungan besi pada RAB? ” urainya.

Jika dilihat adanya temuan kejanggalan tersebut, Jim berpikiran konsultan perencana pekerjaan konstruksi Dinas PUBMSDA Sidoarjo terkesan tidak serius.

“Terkadang saya berfikir, apakah sebelum membuat perencanaan, konsultan perencana sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat. Cerai-berai, siapa yang akan bertanggung jawab bila terjadi gejolak warga, apakah konsultan perencana, konsultan pengawas atau kontraktor? Terus terang, saya bakal melayangkan gugatan ke PTUN terkait masalah perencanaan order konstruksi itu, ” mengakhiri pria yang getol mengkritisi persoalan pengadaan barang dan jasa, terutama jasa wujud di lingkungan pemerintah ini.