September 21, 2021

16 Tahun Digantung, Kowani Desak DPR Sahkan RUU PPRT

16 Tahun Digantung, Kowani Desak DPR Sahkan RUU PPRT

Jakarta, Akuratnews. com – Belum adanya aturan resmi terkait Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) memicu banyak ketidakadilan dan prilaku tak senonoh terhadap PRT.

Untuk diketahui, Rapat Badan Legislatif (Baleg) DPR pada Rabu (1/7) sendiri sudah menetapkan Draft RUU Perlindungan PRT (PPRT) diajukan sebagai RUU Inisiatif DPR ke Rapat Paripurna DPR Akhir Masa Sidang di pertengahan Juli 2020.

Sejumlah bagian seperti Kowani, Komnas Perempuan, Liga Perempuan Indonesia, JALA PRT  & Aliansi Stop Kekerasan  di Negeri Kerja kini coba mengawal agar RUU PPRT ini disahkan jadi RUU Inisiatif DPR.

“Kami mengapreasi langkah maju DPR melalui  Baleg DPR dan Awak Panja RUU PPRT sebagai arah sejarah dalam perlindungan PRT yang mayoritas adalah perempuan, ” ujar Ketua Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto Wiyogo saat berbicara dalam Konfrensi Pers RUU PPRT Jelang Rapat Paripurna DPR per Zoom Meeting di Jakarta, Minggu (5/7).

Dikatakannya, belum adanya regulasi, peraturan dan perundang-undangan resmi ini memicu banyak terjadinya ketidakadilan dan perilaku yang tidak senonoh dan tak pantas kepada PRT baik secara individual (insidentil) maupun secara komunal (terstruktur).

Jika nanti disahkan, UNDANG-UNDANG PPRT akan melindungi hak dasar agar rasa keadilan sosial nyata dan terbukti. Pekerja rumah tangga, lanjut dia, tidak boleh ditinggalkan dalam pembangunan sumber daya pribadi.

“Kita menuntut adanya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri dan tentunya kita juga harus menuntut perlindungan PRT dalam negeri. Para praktisi asing yang tinggal di Indonesia, sudah dilindungi oleh aturan-aturan & perundang-undangan, tapi bagaimana dengan PRT kita yang kerja di negara sendiri tapi belum dilindungi UU, ” terang Giwo.

Ditambahkannya, Indonesia perlu mencapai arah SDGs, perlakuan yang adil & seimbang dalam gender dan harus masuk dalam target SDGs. Kemudian, persamaan hak dan kesempatan kegiatan disemua sektor dan bidang tanpa diskriminasi.

RUU PPRT ini, imbuh Giwo juga adalah wujud dan implementasi dari Pancasila. Para PRT wajib mendapatkan perlakuan yang layak dan manusiawi.

“Ada ruang khusus pada setiap relung hati kita yaitu penghormatan yang layak dan tulus, bagaimanapun juga PRT juga adalah Ibu Bangsa, sebagai perempuan yang mana kita selalu memuliakan perempuan baik itu di agama, tertib itu di bangsa, di negara dan dunia sekalipun, ” katanya.

Giwo pun mendesak RUU PPRT segera disahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semesta rakyat Indonesia.

“Tidak bisa ditunda lagi. RUU PPRT sudah terkatung-katung sejak 16 tahun yang lalu, ” tegas bekas Ketua KPAI ini.

Untuk diketahui, jumlah PRT dalam tanah air mencapai 4, dua juta. 84 persennya adalah perempuan dan 14 persen dari jumlah perempuan tersebut merupakan anak di bawah 18 tahun.

Dalam kurun waktu tiga tarikh terakhir dari Januari 2018 datang dengan April 2020, tercatat satu. 458 kasus kekerasan PRT dengan bisa dilaporkan dengan berbagai wujud kekerasan, dari psikis, fisik, ekonomi dan seksual serta pelecehan terhadap profesinya. Kasus kekerasan tersebut tercatat pengaduan upah tidak dibayar, PHK menjelang Hari Raya dan THR yang tidak dibayar.

Menurut Survei Jaminan Sosial JALA PRT pada 2019 terhadap 4. 296 PRT yang diorganisir dalam enam kota, 89 persen PRT tidak mendapatkan jaminan kesehatan atau menjadi peserta JKN KIS.

Mayoritas PRT membayar pengobatan sendiri apabila sakit termasuk secara cara berhutang, termasuk berhutang ke majikan dan kemudian dipotong honorarium.